LAMPUNG, Andalaska News – Praktik lancung dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran, Lampung, kini menjadi sorotan tajam. Berbeda dengan korupsi di tingkat pusat yang seringkali rapi dan sistematis, pola penyimpangan tender di tingkat kabupaten justru terlihat lebih “kasar”, vulgar, dan kasat mata.

Kedekatan personal antara pejabat daerah, kontraktor lokal yang itu-itu saja, hingga oknum pengawas yang “tutup mata”, menciptakan ekosistem korupsi yang terstruktur dari hulu hingga ke hilir.

Arisan Tender: Pemenang Sudah Ditentukan di Meja Makan

Penyimpangan dimulai sejak fase Pra-Tender dan Pelaksanaan. Modus paling mencolok di Pesawaran adalah fenomena “Arisan Tender Keluarga dan Kolega”. Dalam pola ini, para kontraktor sebenarnya tidak bersaing. Mereka berkumpul, berkoordinasi, dan menentukan siapa yang akan memenangkan proyek tertentu.

Sistem lelang elektronik (LPSE) seringkali hanya menjadi formalitas belaka. Syarat-syarat teknis diduga sengaja “dikunci” agar hanya perusahaan tertentu yang bisa lolos, sementara perusahaan lain hanya bertindak sebagai pendamping atau “pemain penggembira”.

Modus ‘Perampokan Kualitas’

Setelah “bendera” pemenang berkibar dan kontrak ditandatangani, drama sesungguhnya beralih ke lapangan. Di sinilah terjadi apa yang disebut sebagai “Perampokan Kualitas”. Modus ini sangat merugikan masyarakat karena langsung berdampak pada daya tahan infrastruktur.

Beberapa temuan krusial yang sering terjadi di lapangan meliputi:

• Markdown Volume & Kualitas: Jika dalam kontrak tertulis beton standar K-300, oknum pelaksana hanya mengerjakan standar K-225. Jika ketebalan aspal jalan seharusnya 15 cm, yang dibangun hanya berkisar 10-12 cm. Selisih material inilah yang digunakan untuk menutupi biaya “setoran” awal kepada oknum pejabat.
• Sub-Kontraktor Berantai: Pemenang tender seringkali hanya “pemilik bendera” yang tidak memiliki alat berat atau personil. Proyek kemudian di-subkan kembali ke pihak lain dengan potongan harga hingga 20-30%. Pelaksana terakhir yang hanya memegang sisa anggaran kecil terpaksa menyunat kualitas bangunan agar tetap mendapat untung.
• Laporan Progres Fiktif: Menjelang akhir tahun anggaran, sering ditemukan laporan kemajuan pekerjaan mencapai 100% di atas kertas agar dana cair sepenuhnya, padahal realisasi fisik di lapangan baru mencapai 80%.

Pernyataan Sikap PJN Korwil Lampung

Menanggapi carut-marutnya dunia konstruksi di Pesawaran, Persatuan Jurnalis Nusantara (PJN) Korwil Lampung, Nova Hendra, memberikan pernyataan yang sangat keras dan tajam.

“Penyimpangan tender di Pesawaran ini bukan lagi rahasia, ini sudah menjadi pengkhianatan terbuka terhadap rakyat! Polanya sangat kasar. Mereka melakukan ‘arisan proyek’ di meja makan, lalu merampok kualitas bangunan di jalanan. Jangan pikir kami tidak melihat,” tegas Nova Hendra.

Ia menambahkan PJN Korwil Lampung memperingatkan dengan keras kepada oknum pejabat dan kontraktor nakal.

“Berhentilah menyunat spesifikasi bangunan. Beton yang kalian kurangi semennya atau jalan yang kalian kurangi ketebalannya adalah hak rakyat yang kalian curi. Kami sudah mengantongi peta pemainnya, dan kami tidak akan ragu mendorong temuan ini ke ranah hukum. Pers bukan stempel proyek, kami adalah mata rakyat yang sedang mengawasi setiap rupiah uang negara!” pungkasnya.